RENCANA STRATEGIS 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA - SKPD) KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN KOTA BOGOR
TAHUN 2005-2009

A. GAMBARAN UMUM

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN KOTA BOGOR dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tanggal 17 Februari 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Surat Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara Republik Indonesia Nomor :125/M.PAN/4/2003 tanggal 23 April 2003 perihal Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2003.

Struktur Organisasi Kantor Kesbang dan Pemberdayaan Kota Bogor terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian TAta Usaha, Seksi Pembauran, Seksi Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dan Seksi Perlindungan Masyarakat.  

Mengingat kebutuhan penyelenggaraan pemerintaha yang baik (good governance) serta adanya tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dan atau kompleks, sehingga setiap permasalahan yang ada perlu mendapat respon terlebih dahulu agar penyelesaiannya dapat lebih dioptimalkan dan efek negatif yang muncul dapat ditekan seminimal mungkin.

Dengan demikian Kantor Kesatuan Bangsan dan Pemberdayaan Kota Bogor dapat mengupayakan peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya aparatur dan dapat memberikan masukan sebagai bahan tindak lanjut Kepala Daerah dimasa yang akan datang.

B. TANTANGAN YANG DIHADAPI

Dengan kondisi Kota Bogor yang letaknya berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta, maka konstelasi tersebut berdampak terhadap situasi dan kondisi di Kota Bogor. Dengan kondisi tersebut maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Kota Bogor dihadapkan pada tantangan yang relevan dengan masa kini dan yang akan datang, yaitu :|
1. Semangat untuk mengatasi krisis, baik krisis Politik, Keamanan, Ketertiban, maupun Pemberdayaan
2. Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan yang sesuai dengan perubahan paradigma pemerintahan
3. Berorientasi kepada hasil (outcome) daripada masukan (input) dan keluaran (output)
4. Berorientasi pada pemberdayaan seluruh komponen daerah (stakeholder)
5. Mendorong terwujudnya pelaksanaan prinsip-prinsip good local governance
6. Lebih menitikberatkan pada proses bootom up daripada top down seirama dengan semangat   desentralisasi pemerintahan
7. Lebih memadukan lintas sektoral, lintas perwilayahan dan keterpaduan sektor dan wilayah
8. Mencerminkan keterbukaan dan transparan serta dapat mendorong meningkatnya kesatuan bangsa dan pemberdayaan.

C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kedudukan c, merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana tugas di bidang kesatuan bangsa dan pemberdayaan.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Kota Bogor dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Bogor melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Kota Bogor adalah melaksanakan kewenangan otonomi pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan pemberdayaan, meliputi Seksi Pembauran, Seksi Pemberdayaan Organisasi Masyarakat, dan Seksi Perlindungan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kantor Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Kota Bogor mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan pemberdayaan
2. Penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan pemberdayaan
3. Pelaksanaan teknis fungsional di bidang kesatuan bangsa dan pemberdayaan
4. Pengelolaan urusan ketatusahaan kantor

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah, ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Bogor Nomor 39 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Kota Bogor, maka Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Kota Bogor adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan pemberdayaan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Kota Bogor mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan pemberdayaan
2. Penyelenggaraan kebijakan dan koordinasi di bidang kesatuan bangsa dan pemberdayaan
3. Pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah, maka susunan organisasinya adalah sebagai berikut:
1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pembauran
4. Seksi Pemberdayaan Organisasi Masyarakat
5. Seksi Perlindungan Masyarakat

D. TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN RENSTRA

1. TUJUAN
Mengarahkan seluruh dimensi kebijakan kesatuan bangsa dan pemberdayaan, sebagaimana pedoman dalam :
a. Menyediakan acuan bagi seluruh pegawai dalam menentukan program dan kegiatan tahunan yang terpadu, tearah dan terukur
b. Menggambarkan tentang kondisi daerah saat ini dan mengarahkan untuk mewujudkan visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Kota Bogor
c. Sebagai pedoman evaluasi untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program-program operasional tahunan dalam rentang periode lima tahunan

2. SASARAN
a. Teranalisanya kondisi, potensi dan kendala serta faktor-faktor penentu keberhasilan pembangunan
b. Terumuskannya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta menetapkan fokus bidang kegiatan pembangunan Tahun 2005-2009 sebagai prioritas utama daerah

3. LANDASAN PENYUSUNAN RENSTRA
a. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
e. Undang-undang Nomorm 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
f. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemrintah
g. Surat Keputusan Kepala Lembag Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
h. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor
i. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Kota Bogor 2005-2009

(bersambung ...)